KEDUDUKAN HUKUM PERSEWAAN TANAH NEGARA

Iwan Permadi

Abstract


This paper examines how the legal status of leasing the public land in deal with the State's Right of Controlling is and how the further regulating them in the implementation of regional autonomy is. The used method is a normative legal research with secondary data sources through primary legal materials, secondary and tertiary. The results show that leasing the land that the object is a public land constitutes an action against the law, because the state is in fact not the owner of the land. The state only has the right to control the public land and the only the owner has the right to lease the land. Therefore, there is a smuggling law in case of leasing the public land through enacting the regional regulations that contain the permit to use the public land, that the third parties can use public land but the third party must pay a sum of money.

Keywords


Legal Status, Leasing, Public Land, State's Right of Controlling, Regional Autonomy

Full Text:

PDF

References


Undang-Undang Dasar RI (Amandemen I – IV).

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1958 tentang Peralihan Tugas dan wewenang Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, DanPemerintahan Daerah Kabu-paten/Kota

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 dan Penjelasannya tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003, Tanggal 31 Mei 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 7 Tahun 1997 tentang Pengeloaan Barang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan dan Pendaftarannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) No.5 tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria No. 6 Tahun 1959 tentang Pemberian dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata Cara Kerja Bagi Pejabat-Pejabat Yang Bersangkutan.

Peraturan Menteri Agraria No. 15 Tahun 1959 tentang Pemberian dan Pembaharuan Beberapa Hak Atas Tanah Serta Pedoman Mengenai Tata Cara Kerja Bagi Pejabat-Pejabat Yang Bersangkutan.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah Negara dan Ketentuan tentang Kebijaksanaan Selanjut-nya.

Keputusan Menteri Agraria Tanggal 1 Maret 1962, No. Ka.3/1/1. tentang Status Tanah Kotapraja/Kabupa-ten yang Dimilikinya Berdasarkan UUPA.

Surat Dirjen Agraria/Departemen Dalam Negeri No. Ba.8/180/8/72 tanggal 8 Agustus 1972 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972.

Barraclough, Solon, L., 1998, ”Land Reform in Developing Countries: The Role of The State and Others Actors”, Paper for Agrarian Conference Held By Konsorsium Pembaruan Agraria and Pusat Penelitian dan Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK), Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Hardiyanto, Andik, 1998, Agenda Land Reform di Indonesia Sekarang, Bandung: Penerbit Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Bekerja sama dengan INPI-Pact.

Harsono, Boedi, 1971, Undang-Undang Pokok Agraria (Sedjarah Penjusunan Isi dan Pelaksan-aanja), Jakarta: Penerbit Djambatan.

______, 1983, Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan ¬Peraturan Hukum Tanah), Jakarta: Penerbit Djambatan.

Nugroho, Herum, 1999, ”Reformasi Politik Agraria (Mewujudkan Pember-dayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah)”, Makalah Seminar Nasional Pertanahan Pember-dayaan Hak-hak Rakyat Atas Tanah ditinjau dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Eko-nomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 25-26 Februari 1999, Yogyakarta.

Parlindungan, A.P., 1991, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Penerbit C.V. Mandar Maju.

Peter Butt, 1996, Land Law, Edisi Ketiga, Sydney: Penerbit LBC Infor-mation Services.

Perangin, Effendi, 1986, Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum), Bandung: Alumni.

Ruchiyat, Edy, 1999, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung: Penerbit Alumni.

Soetiknjo, Iman, 1990, Politik Agraria Nasional (Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila), Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sitorus, Oloan, 2004, Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah.

Sodiki, Achmad, 1999, ”Politik Hukum Agraria: Unifikasi ataukah Pluralisme Hukum”, Jurnal Arena Hukum, No. 8 Juli 1999, FH-UNIBRAW, Malang.

Suriasumantri, Jujun S., 1990, Filsafat Ilmu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Susanto, R., 1980, Hukum Pertanahan (Agraria), Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.

Sutedi, Adrian, 2007, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R., 1987, Hukum Adat di Indonesia dalam Yurisprodensi Mahkamah Agung, Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


The Journal is published by The Faculty of Law - Hang Tuah University

©All right reserved 2016. Perspektif Hukum, ISSN: 1411-9536, e-ISSN: 2460-3406

 

View My Visitor Stats